Akar Realisme Klasik, Kritik Ekonomi, dan Dinamika Kekuasaan Abad 21
Oleh Abdul Jabbar Karim bin Namirudin.*
Situasi global saat ini, yang diwarnai oleh genosida di Gaza serta peperangan di Timur Tengah dan Ukraina, menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai stabilitas ekonomi dan politik dunia. Apa yang awalnya dianggap sebagai “perang proksi” kini telah bergeser menjadi konflik terbuka yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Israel, Iran, Rusia, dan anggota NATO. Ketegangan geopolitik ini bukanlah sebuah anomali, melainkan pola historis yang berulang di bawah tekanan sistemik. Di satu sisi, globalisasi abad ke-21 menawarkan motivasi untuk hidup berdampingan melalui saling ketergantungan, namun di sisi lain, ia justru mempertajam persaingan yang memicu konflik. Untuk memahami mengapa perang besar terus terjadi, kita perlu menelaah berbagai tradisi penjelasan dominan, mulai dari Liberalisme dan Marxisme hingga Realisme Klasik.
Akar Liberalisme dan Dinamika Kapitalisme
Liberalisme di Eropa tumbuh pesat seiring dengan Revolusi Industri di Inggris, didorong oleh gagasan para pemikir Pencerahan seperti John Locke yang memandang kepemilikan harta benda sebagai Hak Alami setiap individu. Adam Smith memperkuat fondasi ini dengan konsep invisible hand (tangan siluman), yang menyatakan bahwa mekanisme pasar bebas adalah cara paling efisien untuk mengatur ekonomi melalui pertukaran secara bebas dan sukarela. Kapitalisme Liberal ini membutuhkan tenaga kerja sebagai individu merdeka (sebagai buruh), bukan budak feodal, yang dijamin oleh perlindungan hukum atas kontrak kerja.
Namun, dinamika ini tidak berhenti di batas negara. Industrialisasi di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya (Prancis, Jerman, Belgia, Belanda) menciptakan kebutuhan masif akan bahan mentah, pasar baru, dan wilayah investasi. Inilah yang memicu kolonialisme agresif, di mana kekuatan militer digunakan untuk menduduki dan membagi-bagi wilayah dunia. Contoh nyata adalah Konferensi Berlin yang membagi benua Afrika tanpa melibatkan penduduk asli, menciptakan batas-batas buatan yang menjadi benih konflik etnis hingga masa pasca-kolonial. Persaingan serupa terjadi di Amerika Utara antara Inggris dan Prancis, serta di Asia melalui imperialisme Inggris di India dan Tiongkok, serta kontrol Belanda di Nusantara. Kolonialisme bukan sekadar motif ekonomi, tetapi juga simbol kekuatan nasional dan prestise internasional dalam persaingan geopolitik antarnegara Eropa.
Kritik Marxis dan Siklus Akumulasi Sistemik
Karl Marx mengamati bahwa perkembangan ekonomi di Inggris diwarnai oleh eksploitasi buruh yang menyimpang dari gagasan Liberal tentang hubungan sukarela. Marx berpendapat bahwa kapitalisme beroperasi melalui siklus naik-turun (boom-and-bust) dan dorongan ekspansi kapital yang secara inheren menyebabkan krisis global, seperti Depresi Besar 1929 dan dua Perang Dunia dalam satu generasi.
Pemikir Marxis kontemporer seperti Giovanni Arrighi menjelaskan bahwa kapitalisme bukanlah sistem statis, melainkan sistem dunia yang terus-menerus mencari pasar, sumber daya, dan peluang investasi baru untuk mempertahankan “akumulasi modal yang tak ada habisnya”. Arrighi mengidentifikasi adanya “siklus akumulasi sistemik” yang secara historis bergeser dari Genoa, Belanda, Inggris, hingga hegemoni Amerika Serikat saat ini. Keberhasilan ekspansi kapitalisme pada akhirnya menciptakan kondisi yang ironisnya menimbulkan krisis di dalam negerinya sendiri, memicu kontradiksi struktural baik domestik maupun global.
Dari Embedded Liberalism ke Neo-Liberalisme
Sebagai respons terhadap kegagalan kapitalisme liberal yang telah terbukti memicu krisis besar secara global, John Maynard Keynes berargumen bahwa kapitalisme membutuhkan intervensi negara melalui regulasi pasar dan perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas. Konsep ini kemudian dirangkum oleh John Gerard Ruggie sebagai embedded liberalism (liberalisme tertanam), sebuah kompromi antara keterbukaan pasar internasional dan intervensi negara domestik (welfare state) untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Inilah asumsi dasar yang membentuk sistem moneter Bretton Woods, IMF, dan World Bank pasca-Perang Dunia II.
Namun, pada akhir abad ke-20, muncul arus balik berupa “Neo-liberalisme” yang dipelopori oleh Milton Friedman dan Friedrich Hayek. Mereka ingin “membebaskan kapitalisme” dari distorsi negara, berargumen bahwa hanya pasar bebas yang memberikan koordinasi efisien, sementara kontrol negara justru berisiko menimbulkan otoritarianisme dan konflik politik. Perdebatan antara globalisasi vs proteksionisme, serta pasar bebas vs intervensi negara ini terus berlanjut hingga sekarang, mempertajam kesenjangan antara “Global Utara” (mantan penjajah) dan “Global Selatan” (mantan jajahan). Data menunjukkan bahwa GDP per kapita di Global Utara bisa mencapai delapan kali lipat lebih besar dibanding Global Selatan, menciptakan “ketimpangan ganda” yang menghambat distribusi kemakmuran secara merata.
Akar Realisme Klasik: Thucydides dan Perang Peloponnesos
Ketika analisis ekonomi dirasa tidak cukup menjelaskan mengapa konflik geopolitik terus berulang meski krisis ekonomi telah berlalu, perspektif Realisme muncul sebagai alternatif yang berfokus pada negara sebagai institusi dominan. Akar pemikiran ini bermula dari Thucydides, sejarawan dan jenderal Yunani kuno yang mencatat Perang Peloponnesos antara Athena dan Sparta.
Gagasan inti Thucydides adalah bahwa perang menjadi tak terhindarkan karena pertumbuhan kekuatan satu pihak (Athena) yang menimbulkan ketakutan pada pihak lain (Sparta). Dalam “Dialog Melos,” ia menuliskan prinsip dasar realisme: “yang kuat melakukan apa yang mereka mampu, dan yang lemah harus menerima nasih sebagaimana dalam penderitaannya”. Thucydides melihat bahwa perilaku negara bukan dilandasi moralitas, melainkan dorongan kekuasaan, ketakutan, dan rasa tidak aman dalam sistem internasional yang berlangsung tanpa adanya otoritas tertinggi (anarki). Meskipun ia tidak sepenuhnya setuju dengan politik kekuasaan dan justru melihatnya sebagai tragedi, ia menekankan bahwa dalam kondisi anarki, negara harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri (self-help) untuk bertahan hidup. Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan strategis, yang memahami bahwa kekuasaan juga menciptakan kewajiban untuk mempertahankannya, bahkan jika harus mengesampingkan moralitas.
Evolusi Realisme: Machiavelli dan Hobbes
Pemikiran Realisme Klasik dilanjutkan oleh Niccolò Machiavelli pada abad ke-16, yang memandang politik sebagai arena strategi dan kepentingan negara. Bagi Machiavelli, tugas utama penguasa adalah menjaga stabilitas negara; oleh karena itu, pemimpin terkadang perlu menggunakan segala cara, termasuk tipu daya atau kekerasan, karena “lebih aman untuk ditakuti daripada dicintai”. Ia menekankan virtù atau kemampuan strategis untuk menghadapi ketidakpastian masa depan.
Pada abad ke-17, Thomas Hobbes memperkenalkan konsep state of nature, yaitu situasi kehidupan manusia tanpa otoritas, maka politik akan menjadi “brutal dan singkat” karena sifat dasar manusia yang egois dan saling curiga. Kaum realis menganalogikan hal ini dengan sistem internasional, di mana negara-negara berada dalam lingkungan anarkis yang membutuhkan kekuatan nyata untuk menegakkan perjanjian, sebab “perjanjian, tanpa pedang, hanyalah kata-kata kosong”. Hans Morgenthau kemudian memformalkan pemikiran ini di abad ke-20, menyatakan bahwa politik internasional harus diatur oleh hukum objektif yang merujuk pada sifat dasar manusia yang mengejar kekuasaan.
Realisme Modern: Ofensif, Defensif, dan Struktural
Dalam perkembangannya, muncul berbagai aliran realisme modern. Realisme Ofensif (John Mearsheimer) berpendapat bahwa negara harus memaksimalkan kekuasaan untuk menjadi hegemon demi bertahan hidup. Sebaliknya, Realisme Defensif berasumsi bahwa negara lebih mengutamakan keamanan dan stabilitas melalui keseimbangan kekuasaan. Sementara itu, Realisme Struktural atau Neo-Realisme (Kenneth Waltz) melihat bahwa konflik muncul bukan hanya dari sifat manusia, melainkan dari struktur sistem internasional yang anarkis dan bagaimana distribusi kekuasaan dilakan di dalamnya.
Perspektif Komprehensif: Memahami Geopolitik Hari Ini
Untuk memahami konflik geopolitik masa kini secara komprehensif, kita tidak bisa hanya menggunakan satu teori tunggal. Konflik berskala besar sering kali muncul ketika krisis ekonomi kapitalisme (Marxis) bertemu dengan dorongan sifat manusia untuk memaksimalkan profit melalui ekspansi (Liberalisme) dan persaingan kekuasaan untuk menjadi hegemon (Realisme Ofensif).
Saat ini, dunia menyaksikan kebangkitan Tiongkok dan Rusia sebagai kekuatan ekonomi dan politik baru yang menantang hegemoni Amerika Serikat dan Barat. Situasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “Thucydides Trap,” di mana kekuatan lama merasa terancam oleh kekuatan baru yang sedang bangkit. Meskipun Rusia dan Tiongkok sering kali menunjukkan posisi Realisme Defensif yang menekankan stabilitas dan kerja sama bilateral, hal ini kerap ditanggapi secara skeptis oleh Barat. Situasi semakin diperumit oleh faktor kepemimpinan individu, seperti Donald Trump yang digambarkan memiliki sifat narsistik dan impulsif yang mudah dimanipulasi oleh jaringan kepentingan tertentu.
Kelemahan Institusi Global dan Peran Elit Finansial (OCGFC)
Kondisi geopolitik global diperparah oleh lemahnya struktur PBB yang tidak memiliki kekuatan penegakan hukum dan sangat bergantung pada iuran anggota, sehingga sering kali macet oleh veto Dewan Keamanan. Celah ini dimanfaatkan oleh lembaga keuangan internasional dengan agenda neo-liberalisme untuk melanjutkan ekspansi kapitalisme global melalui program pinjaman internasional dan pengetatan ekonomi (austerity) domestik. Indonesia mengalami hal ini pasca krisis 1999.
Selain itu, muncul aktor baru di abad ke-21: OCGFC (Owners and Controllers of Global Financialized Capital) atau para Pemilik dan Pengendali Keuangan Kapital Global. Bagi kelompok elit finansial ini, batas negara tidak lagi relevan; mereka menggunakan pengaruh politik dan finansial lintas negara untuk memicu atau memanfaatkan konflik demi keuntungan finansial semata, baik melalui pasokan senjata maupun dana pembangunan pasca-perang. Meskipun dunia mulai beralih menuju multipolaritas dengan munculnya kelompok seperti BRICS, SCO, dan ASEAN, pergeseran ini tetap dipandang sebagai ancaman bagi hegemoni Barat, yang memicu kelanjutan agresi militer dan ketegangan ekonomi global.
Kesimpulan
Dinamika geopolitik global saat ini menunjukkan bahwa dunia masih terjebak dalam pola-pola lama persaingan kekuasaan dan akumulasi modal. Ketika negosiasi dalam Realisme Struktural gagal dan negara-negara penganut Realisme Defensif terus merasa terancam oleh ofensif Barat, risiko eskalasi militer—termasuk penggunaan senjata canggih seperti rudal hipersonik—menjadi semakin nyata. Kegagalan lembaga multilateral seperti PBB dalam menegakkan perdamaian memberikan ruang bagi elit finansial global (OCGFC) untuk terus mendulang keuntungan dari kekacauan. Memahami geopolitik dari perspektif yang komprehensif—menggabungkan akar realisme klasik dengan kritik ekonomi politik—sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat luas untuk mengantisipasi masa depan yang penuh ketidakpastian ini.