Oleh Ludhy Cahyana*
Jargon, slogan, meme, video, hingga musik yang bersliweran di media sosial, yang kadang aneh bin anomali, selalu menarik untuk dibedah. Salah satu fenomena terkini tentu saja Mas Bahlil Ganteng atau MBG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tiba-tiba populer. Bukan karena terobosan kebijakannya di tengah gonjang-ganjing harga minyak bumi, tapi karena tetiba ia populer di semua usia melalui lagu Mas Bahlil Ganteng (MBG).
Fenomena ini tidak lahir di ruang hampa, tapi produk dari konvergensi antara algoritma media sosial, strategi pengondisian opini melalui aktor digital, dan pergeseran psikologis masyarakat dalam memandang otoritas negara.
Dari perspektif ilmu komunikasi, fenomena ini melampaui sekadar humor internet atau tren sesaat. Di baliknya terdapat mekanisme pelunakan citra politik yang rumit, di mana isu-isu kebijakan yang berat, perdebatan substansial, hingga kritik terhadap kinerja pejabat sengaja dikaburkan oleh lapisan visual yang menghibur dan banal. Melalui kacamata teori komunikasi politik, ekonomi politik media, dan sosiologi digital, fenomena popularitas buatan ini menjadi cermin retaknya hubungan ideal antara kepercayaan publik dan akuntabilitas para pembuat kebijakan di Indonesia.
Untuk memahami bagaimana sebuah narasi personal seperti ini bisa mendominasi lini masa, kita harus merujuk pada konsep hiperrealitas yang digagas oleh sosiolog Jean Baudrillard. Dalam ruang digital modern, batas antara realitas objektif dan simulasi citra telah lebur. Publik tidak lagi mengenal seorang pejabat berdasarkan rekam jejak kebijakan atau performa birokratisnya yang nyata, melainkan berdasarkan simulakrum—salinan citra yang telah direkayasa, dipotong-potong menjadi video pendek berdurasi lima belas detik, dan diberi latar musik yang menggugah emosi.
Ketika narasi ketampanan atau pesona personal dilekatkan pada seorang tokoh politik, media sosial tidak sedang menggambarkan realitas fisik, melainkan sedang memproduksi realitas baru yang berfungsi sebagai pengalih perhatian. Secara tradisional, komunikasi politik berfokus pada penyampaian visi, program kerja, dan ideologi. Namun, era komunikasi visual berbasis algoritma memaksa terjadinya personalisasi politik yang ekstrem. Tokoh politik dipaksa atau dengan sengaja memilih untuk turun kelas dari figur otoritas yang formal menjadi komoditas budaya populer yang bisa dinikmati secara kasual.
Narasi jenaka ini bekerja sebagai mekanisme penjinakan. Ketika seorang pejabat negara dicitrakan dengan sebutan yang akrab, santai, dan penuh humor, jarak sosial antara penguasa dan rakyat sengaja dipangkas secara artifisial. Dampak komunikatifnya adalah timbulnya rasa kedekatan semu yang membuat masyarakat merasa bahwa figur tersebut adalah bagian dari lingkaran sosial mereka, sehingga menurunkan insting kritis publik terhadap keputusan-keputusan politik yang diambil oleh tokoh tersebut.
Popularitas di media sosial modern jarang sekali terjadi secara murni organik. Dalam ekosistem digital Indonesia, fenomena viralitas hampir selalu melibatkan peran aktor sekunder yang bekerja di balik layar, yaitu pengondisi opini publik atau yang akrab disebut sebagai pasukan siber dan buzzer. Dari sudut pandang komunikasi jaringan, gerakan para aktor digital ini berfungsi sebagai penguat sinyal (signal amplifier) untuk memanipulasi algoritma platform seperti TikTok, X, dan Instagram. Strategi yang digunakan adalah menciptakan ilusi mayoritas, sebuah kondisi di mana sebuah topik tampak sangat penting dan disukai oleh banyak orang karena volumenya yang masif, padahal perbincangan tersebut digerakkan oleh ratusan akun terkoordinasi.
Mekanisme rekayasa ini bekerja melalui teori agenda setting yang telah bergeser ke ranah digital (intermedia agenda setting). Jika dahulu media massa arus utama yang menentukan apa yang penting bagi masyarakat, kini riuh rendah di media sosial yang memaksa media arus utama untuk ikut memberitakannya. Ketika tagar atau frasa bernada humor seputar sang pejabat didagangkan secara serentak oleh jaringan buzzer, hal itu sengaja dilakukan untuk membanjiri ruang digital (flooding the market). Tujuan utamanya bersifat defensif sekaligus ofensif. Secara defensif, banjiran konten receh dan estetik ini berfungsi untuk menenggelamkan sentimen negatif, kritik kebijakan, atau isu hukum yang mungkin sedang menerpa sang tokoh.
Secara ofensif, strategi ini bertujuan untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih muda, generasi yang secara statistik mendominasi lanskap politik namun cenderung apatis terhadap diskursus politik yang berat dan formal. Para aktor digital ini memanfaatkan karakteristik psikologis pengguna internet yang menyukai konten-konten ringan dan menghibur. Konten rekayasa ini dikemas sedemikian rupa agar terlihat seolah-olah dibuat oleh netizen biasa yang sedang bercanda.
Proses desensitisasi politik pun terjadi secara perlahan; publik yang awalnya kritis didekatkan pada konten-konten yang mematikan logika analitis mereka, menggantinya dengan tawa dan penerimaan pasif. Popularitas yang dihasilkan dari metode ini adalah popularitas transaksional yang rapuh secara substansi, namun sangat efektif dalam memenangkan pertempuran persepsi jangka pendek.
Komodifikasi citra yang berlebihan ini berdampak terhadap sosiologi kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan publik yang sehat terhadap institusi dan pejabat negara seharusnya dibangun di atas fondasi transparansi, integritas, dan kompetensi yang teruji dalam eksekusi kebijakan. Namun, ketika komunikasi politik bergeser menjadi sekadar panggung infotainment politics, fondasi kepercayaan tersebut bergeser dari yang bersifat rasional-legal menjadi emosional-sentimental.
Kepercayaan tidak lagi diberikan karena seorang pejabat berhasil mengentaskan kemiskinan atau memperbaiki sistem regulasi, melainkan karena ia dianggap menghibur, ramah di media sosial, atau menjadi bahan meme yang menyenangkan. Pergeseran ini melahirkan sinisme politik yang mendalam di kalangan masyarakat yang lebih terdidik, sekaligus menciptakan polarisasi pemahaman. Di satu sisi, kelompok masyarakat yang rentan terhadap manipulasi informasi akan menelan mentah-mentah citra jenaka tersebut dan menganggap sang pejabat sebagai figur yang merakyat dan tanpa cela. Di sisi lain, kelompok kritis akan memandang fenomena ini sebagai bentuk penghinaan terhadap kecerdasan publik, di mana kegagalan substansial atau kontroversi kebijakan coba ditutupi dengan polesan kosmetik digital.
Kepercayaan publik yang dibangun lewat orkestrasi buzzer adalah kepercayaan yang semu; ia menyerupai gelembung yang mudah pecah ketika realitas ekonomi dan sosial di dunia nyata menghantam masyarakat secara langsung.
Ketika komunikasi negara didominasi oleh gimik, terjadi degradasi makna akuntabilitas. Pejabat publik tidak lagi merasa perlu memberikan penjelasan yang logis dan ilmiah atas kebijakan yang kontroversial. Mereka cukup membalas kritik dengan video humor, tren joget terbaru, atau membiarkan pasukan digitalnya merilis gelombang konten lucu yang mengalihkan perhatian. Hal ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, karena fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh media dan masyarakat sipil menjadi tumpul oleh tawa kolektif yang dipicu oleh konten-konten receh berbalut politik tersebut.
Melihat fenomena ini dari perspektif kritis komunikasi, masyarakat sedang menyaksikan pengosongan makna dari proses politik itu sendiri. Politik yang seharusnya menjadi ruang perdebatan tentang hajat hidup orang banyak, keadilan sosial, dan arah masa depan bangsa, telah direduksi menjadi sekadar komoditas tontonan atau the society of the spectacle sebagaimana yang diperingatkan oleh Guy Debord. Dalam masyarakat tontonan, penampilan luar mengalahkan substansi internal; apa yang tampak menjadi lebih penting daripada apa yang nyata.
Frasa viral bernada pujian fisik yang ironis ini menunjukkan bahwa politik kita telah kehilangan keseriusannya. Pejabat negara diperlakukan tak ubahnya seperti idola pop atau pembuat konten (content creator) yang keberhasilannya hanya diukur dari jumlah klik, suka, dan tontonan. Tragisnya, sebagian dari generasi muda mengonsumsi konten-konten ini tanpa menyadari bahwa setiap detik yang mereka habiskan untuk menertawakan atau mengagumi gimik tersebut adalah detik yang hilang untuk mengkritisi bagaimana sumber daya alam mereka dikelola, bagaimana hukum ditegakkan, dan bagaimana masa depan ekonomi mereka ditentukan oleh kebijakan sang pejabat.
Rekayasa citra ini juga menunjukkan adanya keputusasaan di tingkat elite politik untuk mendapatkan legitimasi. Ketika prestasi nyata sulit untuk dipamerkan secara objektif, maka keunikan personal, kelucuan, dan sensasi visual menjadi jalan pintas yang paling menggiurkan. Ini adalah taktik komunikasi yang manipulatif karena ia mengeksploitasi keterbatasan rentang perhatian manusia di era modern, yang telah tergerus oleh arus informasi digital yang terlalu cepat.
Mengembalikan Kewarasan Komunikasi Publik
Fenomena popularitas buatan yang mengemuka lewat narasi-narasi estetika personal pejabat publik merupakan peringatan keras bagi kesehatan ruang demokrasi kita. Komunikasi politik yang sehat harus dikembalikan pada khitah dasarnya, yaitu sebagai sarana edukasi publik, penyampaian kebenaran, dan ruang pertanggungjawaban publik. Selama masyarakat masih dengan mudah dialihkan perhatiannya oleh orkestrasi konten receh dan kerja-kerja sistematis pasukan siber, selama itu pula kualitas kepemimpinan nasional akan terus terjebak dalam lingkaran setan popularitas tanpa substansi.
Masyarakat sipil, akademisi, dan media massa independen memiliki tanggung jawab besar untuk membongkar kedok hiperrealitas ini. Setiap bentuk rekayasa citra harus dilawan dengan literasi digital yang kritis. Publik harus dilatih untuk tidak sekadar melihat apa yang disajikan di layar gawai, melainkan melacak apa yang disembunyikan di balik layar tersebut. Kita harus mampu memisahkan antara hiburan dan kekuasaan, antara kelucuan seorang individu dan dampak sistemis dari kebijakan yang ia tanda tangani.
Pada akhirnya, pejabat negara tidak dipilih untuk menjadi sosok yang menggemaskan, lucu, atau memesona di media sosial. Mereka dipilih untuk bekerja, mengabdi, dan menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar bangsa. Kepercayaan publik yang sejati tidak akan pernah bisa diproduksi secara instan lewat algoritma atau pasukan pengetik bayaran. Kepercayaan itu harus dipahat lewat kerja nyata yang berintegritas, transparansi yang tak kenal kompromi, dan keberpihakan yang jelas pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada keindahan citra di dunia maya.
*) Ludhy Cahyana, S. Sos., M.I.K., adalah analis dan pemerhati media.